Selasa, 28 Juli 2026

Dugaan Nepotisme di Desa Wonoagung, Anak Kades Jadi Ketua BUMDes Diprotes Warga

Ilustrasi dugaan nepotisme di Desa Wonoagung
Ilustrasi dugaan nepotisme di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Istimewa)

MAJAPOST.COM – Praktik dugaan nepotisme dan pemaksaan kehendak dalam tata kelola pemerintahan desa kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini, peristiwa tersebut melanda Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pengangkatan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak transparan dan terkesan 'ditunjuk langsung' kini menuai gelombang penolakan keras dari warga setempat. Pasalnya, sosok yang menduduki jabatan strategis sebagai Direktur/Ketua BUMDes tersebut diduga kuat merupakan anak kandung dari Kepala Desa setempat.

Tokoh masyarakat Dusun Wonokitri, Desa Wonoagung, Bahron Efendi (yang akrab disapa Mujai) mengungkapkan kejengkelannya terkait proses pengangkatan yang dianggap janggal dan diduga kuat menabrak aturan formal. Ia menilai proses pemilihan sengaja disetting sedemikian rupa untuk meluluskan kepentingan pihak tertentu.

"Secara aturan kan tidak diperbolehkan. Kalaupun ada mekanisme pemilihan, harus transparan, jangan asal tunjuk. Ini terkesan moro-moro (tiba-tiba) Ketua BPD diberi lembaran dan disuruh membaca bahwa pengangkatan Ketua BUMDes adalah anak petinggi itu," ujar Bahron saat dihubungi, Selasa (28/7/2026) siang.

Ia menduga, ada tekanan atau intimidasi terselubung dari oknum Kepala Desa terhadap jajaran perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menyetujui keputusan sepihak tersebut.

Modus yang digunakan pun dinilai sangat janggal. Dalam sebuah forum pertemuan terbatas yang hanya dihadiri beberapa tokoh, RT, RW, dan BPD, pihak BPD hanya menanyakan secara mendadak apakah ada peserta rapat yang bersedia menjadi Ketua BUMDes.

"Ya tidak mungkin ada yang berani menjawab dalam kondisi rapat seperti itu. Apalagi yang diundang terbatas. Ditanya sepintas begitu seolah-olah formalitas saja. Ini kan sangat janggal dan terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban prosedural," tegasnya dengan nada kecewa.

Warga menilai mekanisme penunjukan instan tanpa pembukaan pendaftaran secara terbuka untuk umum ini merupakan bentuk pengangkatan yang sarat manipulasi. Hal ini bertentangan dengan semangat transparansi pengelolaan aset dan usaha desa.

Atas kejadian ini, warga mendesak pihak BPD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang untuk segera turun tangan meninjau ulang serta membatalkan keputusan pengangkatan Ketua BUMDes tersebut. Warga juga meminta agar dilakukan proses pemilihan ulang yang transparan, akuntabel, dan bebas dari unsur nepotisme demi kemajuan desa.

Hingga berita ini ditayangkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengenai perihal tersebut, Kepala Desa Wonoagung Rujianto, Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas, S.STP., M.AP., maupun Ketua BPD Desa Wonoagung Suwarno lebih memilih untuk bungkam dan enggan memberikan tanggapan maupun keterangan resmi, kendati pesan masuk terlihat centang dua.

Pesan Redaksi: Nepotisme dalam pengelolaan BUMDes adalah bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat dan pembangunan desa. Kami mendukung langkah warga untuk mengawal proses ini dan berharap DPMD Kabupaten Malang segera bertindak tegas.

Postingan Terkait

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Database Artikel

    paling banyak dibaca

      Tutup [x]