Breaking News

8/recent/ticker-posts

Header

Tolak UU Omnibuslaw Sejumlah Buruh di Kota Samarinda Lakukan Aksi Demo

Kamis, 13 Agustus 2020. pukul 11.00 wita, telah berlangsung aksi unjuk rasa oleh masa berjumlah 70 an orang yang menamakan diri Serikat Buruh Sejahtera Indonedia (SBSI) 1992 Kaltim. bertempat di Depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Madah Samarinda. 

Sebelumnya masa berkumpul di halaman parkir Islamic Center Jalan Gajah Mada 10.30 wita sebelum bergeser ke  Depan Kantor Gubernur Kaltim. Di pimpin oleh korlap aksi Sultan Makarete ( Sekretaris DPD SBSI 1992 ). Para demonstran melakukan orasi secara bergantian serta membawa spanduk yang berisikan tuntutan antara lain :

- Aksi menolak Omnibus Law mencelakai buruh dan Masyarakat.

- Warga Rt 17 Loa Kulu menutup PT. MHU. untuk membebaskan akibat pencemaran lingkungan Hidup dan atau tutup sesuai SK Bupati Kutai Karta Negara.

- Omnibus Law, pesangon, Cuti melahirkan dan ibadah Haji, UMK, TKA Cina  bisa jadi HRD dan WNI Meninggal tidak ada pesangon dari ahli Waris.

Para orator diantaranya Sultan Makarete ( Sekretaris DPD SBSI 1992 ), Nana sukarna ( Kabid Konsolidasi SBSI 1992), AM. Yumran ( SBSI 1992 ). Menyampaikan persoalan persoalan sebagai berikut :

- Isi RUU Cipta Lapangan Kerja, yg mana tak jauh berbeda dengan usul revisi UU 13 tahun 2003.

- Omnibus law dibentuk hanya untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha dan hanya mementingkan kepentingan sekelompok pengusaha

- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Para karyawan tetap yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak lepas dari ancaman, Turunnya jumlah pesangon secara drastis atau bahkan dihapuskan.

- RUU Cipta Kerja tidak membuka peluang sebagai pondasi dasar tentang kluster upah atau tidak menciptakan asaz keadilan tentang Pondasi dasar UMP atau UMK seluruh Prov. Kaltim.

- Perempuan pekerja akan paling terdampak dengan RUU Cilaka karena dihapusnya ketentuan perlindungan, Perempuan yang mengambil, cuti hamil/keguguran, dan menyusui saat bekerja tidak akan dianggap sedang bekerja sehingga otomatis tidak mendapat upah.

Pada Pukul 12.00 wita massa dari pengunjuk rasa bergeser menuju kantor DPRD Prov Kaltim dengan melewati Route Jl. gajah mada - Jl. Slamet Riyadi - Jl. Meranti - Jl. Ulin  - Jl. - Tengkawang - Jl. Teuku Umar.  - Kantor DPRD Prov Kaltim. Setiba di Kantor DPDR Prov Kaltim pada pukul 12. 30 wita selanjutnya perwakilan para pengunjuk rasa kembali melakukan orasi secara bergantian.

Adapun Orator dalam aksi tersebut : Sultan Makarete ( Sekretaris DPD SBSI 1992 ), Nana Sukarna ( Kabid Konsolidasi SBSI 1992), Are ( Aliansi Kaltim Melawan ), Dandi ( Aliansi Kaltim Melawan ) dalam orasinya menyampaikan  : 

"Kita ketahui bahwa di Undang Undang No 13 Thn. 2003. tetang beberapa poni yg salah satunya seperti : Pesangon/ Pensiun, uang penghargaan masa kerja, masa kerja 6 thn ada cuti besar, cuti melahirkan dapat upah. Dimana dalam RUU Omnibus Law di tiadakan / di Hilangkan."

"Uang buruh yg ada di BPJS ketenaga kerjaan seenaknya mempergunakan tanpa ijin Pemilik Uang (pemilik uang adalah para buruh.)"

Pada pukul 13.30 wita  perwakilan pengunjuk rasa  sebanyak 15 orang di terima oleh DPRD Provinsi Kaltim. Hadir dalam pertemuan tersebut Sbb :

- Agiel Suwarno, S.E., M.Si ( Komisi I DPRD Prov Kaltim , Fraksi PDIP )

- Hamiruddin ST ( Komisi I DPRD Prov Kaltim Fraksi Golkar )

- Muhammad Gufron ( Mewakil Disnaker Prov Kaltim )

- Nana Sukarna  (Kabid Konsolidasi SBSI 1992)

- Sultan Makarete ( Sekretaris DPD SBSI 1992 ).

- AM.Yumran ( DPD SBSI 92 )

- Muhammad Ghozali ( DPD SBSI 92 )

- Joko ( DPD SBSI 92)

- Sarwangi ( DPD SBSI 92 )

- Pilatus ( DPD SBSI 92 )

- M.Nur.( DPD SBSI 92 )

- Hamndan ( DPD SBSI 92 )

- Dandi ( Aliansi Kaltim Melawan )

- Dhea Putri Wulandari ( Aliansi Kaltim Melawan )

- Ucupz ( Aliansi Kaltim melawan )

- Adit ( Aliansi Kaltim Melawan )

- Agus ( Aliansi Kaltim Melawan )

- Indra Sanjaya ( Aliansi Kalti Melawan )

Dalam kesempatan tersebut AGIEL SUWARNO, S.E., M.Si ( Komisi I DPRD Prov Kaltim) memberikan kesempatan kepada Para perwakil untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun beberapa hal yg di sampaikan dari perwakilan pengunjuk rasa diantaranya :

"Kami datang di DPRD Propinsi Kaltim yg meminta dukungan bahwa RUU Omninus law sangat merugikan menindak para kaum buruh."

"Penghargaan masa kerja di UU No 13 tahun 2003 yg mana 3 thn dapat tunjangan masa kerja namun di RUU Ommibis Law tidak ada dan di hapuskan."

"Apakah dari pihak bapak selaku Dewan Perwakilan Rakyat menerima dan mendukung penolakan RUU Omnibus Law ?"

"Semenjak adanya omnibus Law masyarak semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kami dari aliansi kaltim melwan ikut prihatin dengan apa yg diraskan kamu buruh. "

"RUU dibuat dari masyarakat untuk masyarakat dan kami ingin menanyakan elemn masyarakat mana yg dijadikan acuan dari rancangan RUU tersebut."

Dan dalam kesempatan itu AGIEL SUWARNO, S.E., M.Si ( Komisi I DPRD Prov Kaltim , Fraksi PDIP ) memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Pada prinsipnya  Kami mendukung dengan apa yg manjadi hak haknya buruh dan sangat mendukung aksi DPD SBSI 92 dalam memperjuangkan kaum buruh, yang mana  kita ketahui perbandingan dari UU No 13 tahun 2003, sebnyak 15 poin tersebut dihilangkan di RUU Omnibus Law."

"Namun perlu kita ketauhi bahwa yg mebahas dalam RUU Omnibus Law  adalah teman yg ada di DPR RI." pungkasnya

Serikat Buruh SBSI 92 mengemukakan : "Apabila haknya buruh di kurangi yg tidak sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 maka kami jga menolak RUU Omnibus law." Hal tersebut yang disampaikan  akan di sampaikan kepada kemisi IV yang membidangi perburuhan dan selanjutnya akan dikirim ke DPRI bahwa Serikat buruh dan di dukung DPRD Prov Kaltim menolak RUU Omnibus Law. (AR/SMR)

Posting Komentar

0 Komentar